Muna, indonesia-detik.com- Pemerintah Kabupaten Muna ikut serta dalam mengikuti kegiatan “Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi” yang digelar pada Selasa, 22 April 2025.
Kegiatan tersebut di ikuti sebagai komitmen untuk mendirikan sekolah rakyat yang akan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu.
Sebagai bentuk keseriusan pada program itu, Pemkab Muna telah mengajukan lahan kosong seluas delapan hektare di kawasan Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa yang rencananya sebagai lokasi tempat pendirian dari Sekolah Rakyat.
Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ahmad Yani Biku menjelaskan, bahwa lahan tempat dimana sekolah rakyat akan didirikan oleh Pemkab Muna telah bersertifikat dan di jamin lengkap secara administrasi, dalam program ini pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, perizinan, serta analisis lingkungan, sedangkan anggaran pembangunan berasal dari pusat melalui Kementerian Sosial.
“Lahan tempat akan di dirikan sekolah rakyat ini kami pastikan aman secara administratif dan tidak bersengketa, di lokasi itu tidak ada pemukiman warga, namun ada beberapa lahan yang hanya di gunakan untuk bertani,” tutur Yani.
Yani melanjutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sangat mengapresiasi hadirnya program sekolah rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
Menurut Yani, program transformasi sosial telah termaktub baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, RPJP Provinsi, maupun RPJP Daerah ini, artinya hal itu selaras dengan visi misi Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, salah satunya yakni transformasi sosial bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Kami sangat mengapresiasi hadirnya program nasional tersebut, sebab program itu juga sesuai dengan visi-misi era pemerintahan Bahrun-Asrafil yakni transformasi sosial bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang telah tertuang pada RPJP daerah,” ungkap Yani.
“Untuk diketahui bahwa sekolah rakyat ini pendidikannya di komplitkan dari tingkat SD sampai SMA, dengan fasilitas asrama bagi siswa, penerimaan tenaga pengajar dilakukan atas koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian, pengelolaannya secara profesional, program ini mesti kita harus sambut baik untuk kesejahteraan masyarakat dan kelayakan untuk mendapatkan pendidikan yang merata khususnya bagi kategori miskin,” tutupnya.(Yoghy)